LIR RESPATI BUMIDAYA
Oleh Muhammad Subarkah
Rakyat tidak bisa disalahkan bila kualitas demokrasi tidak kunjung membaik. Bila mereka semakin oportunis, itu karena elite politiknyalah yang mengajarinya.
“Saya hanya bisa mengelus dada. Hanya bisa trenyuh.’’ Inilah cerita pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, ketika mengisahkan pengalaman nya saat me ngamati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Provinsi Ja wa Timur beberapa waktu lalu. Dia ber kali-kali menggeleng-gelengkan kepala sembari menarik napas dalam ketika men jumpai langsung banyaknya uang yang ‘berseliweran’ dalam acara pemilukada itu.
“Saat itu, hari sudah lewat tengah malam. Salah seorang responden saya yang seorang anggota tim suskes salah satu peserta pemilukada tiba-tiba mengeluh panjang-pendek mengenai situasi dilematis. Ia berkali-kali mengaku tak kuat lagi melihat kenyataan itu. Dia mencoba idealis, tapi hanya mengurut dada melihat uang berkoper-koper ber pindah tangan begitu saja,’’ kata Siti Zuhro. Pemilukada selama masa ‘Orde Reformasi’ ini terus disorot sebagai ajang demok rasi yang tidak bermutu! Bahkan, ada pihak yang mengatakan tingkat kerusakan sudah mencapai tahapan ketujuh dalam skala satu sampai sepuluh.
Rakyat dibanjiri uang recehan, imingiming janji, dan strategi yang populis, tapi tak masuk akal, hingga pembagian paket bingkisan sembako dan kaus murahan. Pemilukada tak lebih ajang hurahura daripada ajang untuk mencari pemimpin bermutu.
“Pemilih bukan lagi pragmatis, tapi su dah oportunistis. Semua serbauang. Is tilahnya, masak untuk mengangkat batu saja ada ongkos, masak ini untuk mengangkat pemimpin kok gratisan. Ini kenyataan yang terjadi hari ini. Suka atau tidak suka,’’ kata Siti Zuhro. Sepanjang pengamatannya, dari ajang pemilukada yang mencapai sekitar 470 kali dalam rentang periode lima tahunan terakhir, hanya satu dua pemi lukada yang bisa disebut mampu menghasilkan pemimpin yang mumpuni.
Selebihnya, malah lebih banyak membuat masalah baru, dari munculnya aksi kekerasan hingga tergerusnya dana APBD yang kemudian tergerus untuk membayar gaji pegawai yang ada di daerah itu. “Uang sudah jadi segalanya sekarang. Para calon mengumpulkan uang itu sebagai senjata untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan,’’ tegas Siti lagi.
Bergelimangnya uang dalam pemikukada diakui oleh seorang pelaku survei yang selama ini menangani pemenangan banyak kandidat dalam pemilu -kada, Totoo Izul Fatah. Menurut dia, lazimnya seorang yang hendak mengikuti ajang pemilukada, kini paling tidak harus punya uang tunai minimal lima miliar rupiah. Uang ini nantinya untuk membiayai berbagai macam acara yang tujuannya untuk menjaring pemilih.
“Saya kira uang sebanyak lima miliar harus ada dalam kantong si calon. Jumlah ini akan naik bila wilayah pemilukada luas dan jumlah pemilihnya semakin banyak. Rakyat kini paham tak akan datang dalam acara kampanye bila hanya ‘kosongan’. Minimal pulang bawa ‘uang bawaaan’ atau dengan kata halus uang insentif,’’ katanya.
Menurut dia, sebenarnya sikap pemilih dalam pemilukada tak jauh berbeda dalam pemilihan DPRD, DPR, dan Pemilu Pemilihan Presiden tahun 2009 la -lu. Bila dalam pemilihan tersebut ada ba gi-bagi uang, dalam pemilukada pun ada. Jumlahnya tak seberapa hanya Rp 30 ribu–Rp 50 ribu per orang. “Ini rahasia umum, teman-teman saya yang kini jadi anggota DPR pun banyak mengaku, untuk bisa duduk di Senayan, ongkosnya bisa mencapai miliaran rupiah.
Bahkan, kini banyak yang masih punya utang,’’ katanya. Melihat situasi ini, kemudian pihak ma na yang patut pertama kali disalah -kan? Untuk menjawabnya juga susah. Se bab, antara masyarakat dan pemilih punya hubungan tali temali yang rumit. Keduanya saling membutuhkan. Ibaratnya sudah terjadi hubungan simbiosis antarkeduanya.
Seorang warga Karawaci yang menjadi relawan pemenangan salah satu peserta Pemilihan Gubernur Banten, Abdul Syarif, menyatakan, menghilangkan kebiasaan rakyat minta uang di dalam pemilukada sudah sangat sulit dihilangkan.
Apalagi, bagi rakyat miskin, jumlah uang Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu sangat berarti bagi mereka. “Saya melihat mereka malah skeptis. Kata mereka, kapan lagi dapat duit ka -lau tidak mau pemilukada. Mereka paham, toh nanti siapa pun yang ber kuasa tetap akan tak memperhatikannya. Ya, akhirnya dikorupsi juga,’’ kata Syarif.
Dikatakannya, warga pasti tak akan mau datang ke tempat pemungutan suara kalau tidak dibekali duit. Dan, bila si pengantar duit yang ditunggunya tetap tak datang, pada saat pencoblosan mereka memilih pergi ke tempat lain. “Saya sedih juga melihatnya. Tapi, inilah kenya taannya,’’ ujarnya. Cara pembagian uang pun bermacam-macam, seperti diantar langsung sebelum waktu pencoblos an melalui koordinator atau juga diberikan pada saat kampanye pemilihan.
“Kalau soal debat calon atau pemaparan visi dan misi sebagian besar pemilih tak peduli. Pada saat pemilihan kami itu, misalnya, warga malah lebih sibuk nonton bola daripada melototi tayangan debat calon. Rakyat kebanyakan tak peduli,’’ ujarnya.
Di banyak wilayah, soal pemberian insentif kepada pemilih malah sudah berimbas pada kepergian jamaah haji yang akan ke Tanah Suci. Menurut Syarif, di Banten, misalnya, ada calon kepala daerah yang memberikan bekal uang kepada para jamaah haji hingga 150 riyal per orang. Tujuannya, untuk menarik perhatian bahwa calon tersebut memberikan perhatian penuh kepada para jamaah haji. “Paling tidak, meski tidak ikut memilih karena saat pemilukada tengah berada di Tanah Suci, dia tidak mengompori anggota keluarganya untuk memilih si calon yang memberikan bekal,’’ katanya.
Bukan hanya itu, di sebuah kabupatan di Sulawesi Tengah, ada juga calon peserta pemilukada yang sibuk memberangkatkan para imam masjid pergi berhaji. Dan, kalau masih tersisa yang belum berangkat, nanti setelah terpilih, program itu akan dilanjutkan. “Program ini ditujukan kepada imam masjid yang sudah berusia lanjut dan tak punya ‘kemampuan’ untuk berhaji. Nah, selama lima tahun mereka secara bergilir diberi kesempatan naik haji. Bahkan, ini kemudian jadi program pemerintahannya,’’ kata Ratnawati, seorang jamaah asal Sulawesi Tengah, ketika ditemui di Makkah, beberapa waktu silam.
Kendala menghilangkan kebiasaan men dapatkan insentif semakin sulit karena kebanyakan pemilih di Indonesia ada lah warga yang hanya berpendidikan setingkat SMP ke bawah. Bahkan, bisa disebut sebagian besar hanya tamatan SD. Alasan klasik hidup dalam kemiskinan dipakai sebagai argumen pembenaran.
Adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan kepedulian terekam melalui survei yang dilakukan Lokal Goverment Watch (Logawa) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Melalui survei yang ditujukan untuk mencari tahu me nge nai tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilukada memberikan kesadaran bahwa konsep berpolitik ba nyak terkait dengan tingkat persekolahan.
Dalam penelitian yang mengambil sampel siswa SLTA di Kecamatan Pamulang, Banten, sebanyak 35 responden dan Kota Bandung serta Bekasi sebanyak 40 responden, masing-masing mengambil tiga asal sekolah yang berbeda. Hasilnya, melalui survei yang dilakukan pada 2006 dan 2008 itu diketahui sekolah sangat berperan dalam memberikan tingkat kesadaran dalam berpolitik. Sekolah ternya ta dapat dipakai sebagai ajang bagi siswa dalam memahami gejolak politik.
Dalam soal merebaknya arus oportunisme dalam pemilukada, Siti Zuhro secara terang-terang menuding biang keladainya adalah para elite politik partai itu sendiri. Rakyat sebagai pemilih hanya terkena imbasnya. “Jadi, rakyat hanya meniru. Apalagi, bagi rakyat kita yang kebanyakan belum berpndidikan cukup dan hidup miskin. Mereka merasa berganti kepala daerah mana pun, ya hidupnya tetap ngga berubah. Maka, masuk akal bila mereka menuntut insentif ketika hendak memilih. Jadi, jangan sekali-kali rakyat yang disalahkan. Sebab, semua ini yang mengajarkan adalah para elite politiknya sendiri,’’ ujarnya lagi.
Untuk itu, lanjut Siti, tak ada jalan lain bila hendak memperbaiki demokrasi, elite politik yang ada di partai juga harus memperbaiki diri. Rekrutmen kepemimpinan yang baik harus mereka jalankan sebab ini memang merupakan tugas partai politik. Apalagi, selama ini semua orang tahu bahwa setiap penjaringan calon kepala daerah selalu ada persoalan ‘uang pembelian’ perahu yang mengiringinya.
“Ini susah dibuktikan, tapi terasa ada. Bahkan, banyak yang menyebutkan harga perahu yang diminta partai politik sudah luar biasa mahal.’’ Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, juga menyatakan hal senada. Menurut dia, bila rakyat semakin oportunis ketika memilih pemimpinnya, yang harus disalahkan pertama kali memang pihak elite politik. Sebab, mereka itu justru selama ini yang menjadi biang kerok merebaknya politik uang di dalam masyarakat.
“Jelas elite politiklah yang harus disalahkan. Mereka itu tugasnya adalah memberikan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat, tapi malah hanya membagi-bagikan uang demi mendapatkan target kekuasaan yang dikejarnya. Rakyat itu hanya objek pasif yang menerima. Setelah itu, mereka hanya meniru saja,’’ katanya.
Meski begitu, lanjut Ray, dalam kekuyupan politik uang pada pelaksaan pemilukada ternyata kini mulai ada titik terang bahwa rakyat mulai ‘berani melawan’ nafsu berkuasa dari kaum elite politik ketika mengejar dan mempertahankan kekuasaan dengan cara menabur uang. Belakangan, pada pemilukada yang dilakukan di daerah perkotaan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah mulai menjadi ajang pemberian ‘sanksi dan penghargaan’ kepada para calon kepala daerah. Rakyat pemilih tak lagi peduli pada janji muluk dan tebaran uang dari para kandidat. Mereka bahkan banyak yang melawan balik dengan slogan: Terima uangnya, jangan pilih orangnya!
“Kini, mulai muncul setitik cahaya terang. Sekarang mulai ada peningkatan kesadaran publik. Hal ini terutama terjadi dalam pemilukada di daerah perkotaan. Sekarang publik mulai rasional serta pemilih semakin independen. Mereka tidak gampang terima begitu saja janjijanji muluk. Mereka tidak percaya lagi ketika ada banyak calon kepala daerah yang banyak omong berantas korupsi. Mereka mulai cari rekam jejak para calon itu. Ini jelas menggembirakan,’’ kata Ray.
Melihat kenyataan tersebut, Ray pun mengakui bahwa masih ada optimisme bahwa keadaan buruk yang terjadi sekarang akan bisa berubah. Meskipun ini jelas dibutuhkan waktu dan pengorbanan yang cukup. “Saya merasa penyelenggara an pemilukada sampai 2013 belum ada perbaikan signifikan. Tapi, ada seleret titik terang. Saat ini masih akan masuk dalam lingkaran setan dari munculnya pemimpin yang oportunis, beralih kepada pemimpin pragmatis, dan kemudian ke manipulatif. Saya memang ber harap lingkaran setan ini segera bisa terputus sehingga suasana akan banyak berubah.’’
Diakuinya, tingkat kesadaran pemilih itu akan semakin banyak berubah pada saat kondisi ekonomi negara dan pendidikan publik semakin membaik. Tanpa modal kondisi ini, kualitas pemilukada akan terus memburuk. Tapi, separah apa pun pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui pencoblosan langsung, tetap saja akan lebih baik daripada pemilukada diserahkan kembali kepada DPRD. Sebab, mengawasi uang yang dibagikan kepada masyarakat itu jauh lebih mudah daripada mengawasi uang yang diberikan kepada elite politik yang menjadi wakil rakyat.
“Istilahnya, rimba raya pemilihan di DPRD itu lebih lebat dari pada rimba raya yang ada di rakyat. Kalau uang dibagikan kepada rakyat, mudah sekali dilacak karena akan dikucurkan kepada banyak orang. Tapi, kalau diberikan hanya kepada anggota DPRD, pelacakannya akan sangat rumit karena jatuh pada perseorangan. Jadi, mau tidak mau kita lebih memilih pemilukada langsung daripada diwakilkan. Meski, risikonya memang harus lebih bersabar,’’ tandas Ray Rangkuti.
(-)
BILA DEMOKRASI SEMAKIN OPORTUNIS
Oleh Muhammad Subarkah
Rakyat tidak bisa disalahkan bila kualitas demokrasi tidak kunjung membaik. Bila mereka semakin oportunis, itu karena elite politiknyalah yang mengajarinya.
“Saya hanya bisa mengelus dada. Hanya bisa trenyuh.’’ Inilah cerita pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, ketika mengisahkan pengalaman nya saat me ngamati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Provinsi Ja wa Timur beberapa waktu lalu. Dia ber kali-kali menggeleng-gelengkan kepala sembari menarik napas dalam ketika men jumpai langsung banyaknya uang yang ‘berseliweran’ dalam acara pemilukada itu.
“Saat itu, hari sudah lewat tengah malam. Salah seorang responden saya yang seorang anggota tim suskes salah satu peserta pemilukada tiba-tiba mengeluh panjang-pendek mengenai situasi dilematis. Ia berkali-kali mengaku tak kuat lagi melihat kenyataan itu. Dia mencoba idealis, tapi hanya mengurut dada melihat uang berkoper-koper ber pindah tangan begitu saja,’’ kata Siti Zuhro. Pemilukada selama masa ‘Orde Reformasi’ ini terus disorot sebagai ajang demok rasi yang tidak bermutu! Bahkan, ada pihak yang mengatakan tingkat kerusakan sudah mencapai tahapan ketujuh dalam skala satu sampai sepuluh.
Rakyat dibanjiri uang recehan, imingiming janji, dan strategi yang populis, tapi tak masuk akal, hingga pembagian paket bingkisan sembako dan kaus murahan. Pemilukada tak lebih ajang hurahura daripada ajang untuk mencari pemimpin bermutu.
“Pemilih bukan lagi pragmatis, tapi su dah oportunistis. Semua serbauang. Is tilahnya, masak untuk mengangkat batu saja ada ongkos, masak ini untuk mengangkat pemimpin kok gratisan. Ini kenyataan yang terjadi hari ini. Suka atau tidak suka,’’ kata Siti Zuhro. Sepanjang pengamatannya, dari ajang pemilukada yang mencapai sekitar 470 kali dalam rentang periode lima tahunan terakhir, hanya satu dua pemi lukada yang bisa disebut mampu menghasilkan pemimpin yang mumpuni.
Selebihnya, malah lebih banyak membuat masalah baru, dari munculnya aksi kekerasan hingga tergerusnya dana APBD yang kemudian tergerus untuk membayar gaji pegawai yang ada di daerah itu. “Uang sudah jadi segalanya sekarang. Para calon mengumpulkan uang itu sebagai senjata untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan,’’ tegas Siti lagi.
Bergelimangnya uang dalam pemikukada diakui oleh seorang pelaku survei yang selama ini menangani pemenangan banyak kandidat dalam pemilu -kada, Totoo Izul Fatah. Menurut dia, lazimnya seorang yang hendak mengikuti ajang pemilukada, kini paling tidak harus punya uang tunai minimal lima miliar rupiah. Uang ini nantinya untuk membiayai berbagai macam acara yang tujuannya untuk menjaring pemilih.
“Saya kira uang sebanyak lima miliar harus ada dalam kantong si calon. Jumlah ini akan naik bila wilayah pemilukada luas dan jumlah pemilihnya semakin banyak. Rakyat kini paham tak akan datang dalam acara kampanye bila hanya ‘kosongan’. Minimal pulang bawa ‘uang bawaaan’ atau dengan kata halus uang insentif,’’ katanya.
Menurut dia, sebenarnya sikap pemilih dalam pemilukada tak jauh berbeda dalam pemilihan DPRD, DPR, dan Pemilu Pemilihan Presiden tahun 2009 la -lu. Bila dalam pemilihan tersebut ada ba gi-bagi uang, dalam pemilukada pun ada. Jumlahnya tak seberapa hanya Rp 30 ribu–Rp 50 ribu per orang. “Ini rahasia umum, teman-teman saya yang kini jadi anggota DPR pun banyak mengaku, untuk bisa duduk di Senayan, ongkosnya bisa mencapai miliaran rupiah.
Bahkan, kini banyak yang masih punya utang,’’ katanya. Melihat situasi ini, kemudian pihak ma na yang patut pertama kali disalah -kan? Untuk menjawabnya juga susah. Se bab, antara masyarakat dan pemilih punya hubungan tali temali yang rumit. Keduanya saling membutuhkan. Ibaratnya sudah terjadi hubungan simbiosis antarkeduanya.
Seorang warga Karawaci yang menjadi relawan pemenangan salah satu peserta Pemilihan Gubernur Banten, Abdul Syarif, menyatakan, menghilangkan kebiasaan rakyat minta uang di dalam pemilukada sudah sangat sulit dihilangkan.
Apalagi, bagi rakyat miskin, jumlah uang Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu sangat berarti bagi mereka. “Saya melihat mereka malah skeptis. Kata mereka, kapan lagi dapat duit ka -lau tidak mau pemilukada. Mereka paham, toh nanti siapa pun yang ber kuasa tetap akan tak memperhatikannya. Ya, akhirnya dikorupsi juga,’’ kata Syarif.
Dikatakannya, warga pasti tak akan mau datang ke tempat pemungutan suara kalau tidak dibekali duit. Dan, bila si pengantar duit yang ditunggunya tetap tak datang, pada saat pencoblosan mereka memilih pergi ke tempat lain. “Saya sedih juga melihatnya. Tapi, inilah kenya taannya,’’ ujarnya. Cara pembagian uang pun bermacam-macam, seperti diantar langsung sebelum waktu pencoblos an melalui koordinator atau juga diberikan pada saat kampanye pemilihan.
“Kalau soal debat calon atau pemaparan visi dan misi sebagian besar pemilih tak peduli. Pada saat pemilihan kami itu, misalnya, warga malah lebih sibuk nonton bola daripada melototi tayangan debat calon. Rakyat kebanyakan tak peduli,’’ ujarnya.
Di banyak wilayah, soal pemberian insentif kepada pemilih malah sudah berimbas pada kepergian jamaah haji yang akan ke Tanah Suci. Menurut Syarif, di Banten, misalnya, ada calon kepala daerah yang memberikan bekal uang kepada para jamaah haji hingga 150 riyal per orang. Tujuannya, untuk menarik perhatian bahwa calon tersebut memberikan perhatian penuh kepada para jamaah haji. “Paling tidak, meski tidak ikut memilih karena saat pemilukada tengah berada di Tanah Suci, dia tidak mengompori anggota keluarganya untuk memilih si calon yang memberikan bekal,’’ katanya.
Bukan hanya itu, di sebuah kabupatan di Sulawesi Tengah, ada juga calon peserta pemilukada yang sibuk memberangkatkan para imam masjid pergi berhaji. Dan, kalau masih tersisa yang belum berangkat, nanti setelah terpilih, program itu akan dilanjutkan. “Program ini ditujukan kepada imam masjid yang sudah berusia lanjut dan tak punya ‘kemampuan’ untuk berhaji. Nah, selama lima tahun mereka secara bergilir diberi kesempatan naik haji. Bahkan, ini kemudian jadi program pemerintahannya,’’ kata Ratnawati, seorang jamaah asal Sulawesi Tengah, ketika ditemui di Makkah, beberapa waktu silam.
Kendala menghilangkan kebiasaan men dapatkan insentif semakin sulit karena kebanyakan pemilih di Indonesia ada lah warga yang hanya berpendidikan setingkat SMP ke bawah. Bahkan, bisa disebut sebagian besar hanya tamatan SD. Alasan klasik hidup dalam kemiskinan dipakai sebagai argumen pembenaran.
Adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan kepedulian terekam melalui survei yang dilakukan Lokal Goverment Watch (Logawa) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Melalui survei yang ditujukan untuk mencari tahu me nge nai tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilukada memberikan kesadaran bahwa konsep berpolitik ba nyak terkait dengan tingkat persekolahan.
Dalam penelitian yang mengambil sampel siswa SLTA di Kecamatan Pamulang, Banten, sebanyak 35 responden dan Kota Bandung serta Bekasi sebanyak 40 responden, masing-masing mengambil tiga asal sekolah yang berbeda. Hasilnya, melalui survei yang dilakukan pada 2006 dan 2008 itu diketahui sekolah sangat berperan dalam memberikan tingkat kesadaran dalam berpolitik. Sekolah ternya ta dapat dipakai sebagai ajang bagi siswa dalam memahami gejolak politik.
Dalam soal merebaknya arus oportunisme dalam pemilukada, Siti Zuhro secara terang-terang menuding biang keladainya adalah para elite politik partai itu sendiri. Rakyat sebagai pemilih hanya terkena imbasnya. “Jadi, rakyat hanya meniru. Apalagi, bagi rakyat kita yang kebanyakan belum berpndidikan cukup dan hidup miskin. Mereka merasa berganti kepala daerah mana pun, ya hidupnya tetap ngga berubah. Maka, masuk akal bila mereka menuntut insentif ketika hendak memilih. Jadi, jangan sekali-kali rakyat yang disalahkan. Sebab, semua ini yang mengajarkan adalah para elite politiknya sendiri,’’ ujarnya lagi.
Untuk itu, lanjut Siti, tak ada jalan lain bila hendak memperbaiki demokrasi, elite politik yang ada di partai juga harus memperbaiki diri. Rekrutmen kepemimpinan yang baik harus mereka jalankan sebab ini memang merupakan tugas partai politik. Apalagi, selama ini semua orang tahu bahwa setiap penjaringan calon kepala daerah selalu ada persoalan ‘uang pembelian’ perahu yang mengiringinya.
“Ini susah dibuktikan, tapi terasa ada. Bahkan, banyak yang menyebutkan harga perahu yang diminta partai politik sudah luar biasa mahal.’’ Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, juga menyatakan hal senada. Menurut dia, bila rakyat semakin oportunis ketika memilih pemimpinnya, yang harus disalahkan pertama kali memang pihak elite politik. Sebab, mereka itu justru selama ini yang menjadi biang kerok merebaknya politik uang di dalam masyarakat.
“Jelas elite politiklah yang harus disalahkan. Mereka itu tugasnya adalah memberikan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat, tapi malah hanya membagi-bagikan uang demi mendapatkan target kekuasaan yang dikejarnya. Rakyat itu hanya objek pasif yang menerima. Setelah itu, mereka hanya meniru saja,’’ katanya.
Meski begitu, lanjut Ray, dalam kekuyupan politik uang pada pelaksaan pemilukada ternyata kini mulai ada titik terang bahwa rakyat mulai ‘berani melawan’ nafsu berkuasa dari kaum elite politik ketika mengejar dan mempertahankan kekuasaan dengan cara menabur uang. Belakangan, pada pemilukada yang dilakukan di daerah perkotaan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah mulai menjadi ajang pemberian ‘sanksi dan penghargaan’ kepada para calon kepala daerah. Rakyat pemilih tak lagi peduli pada janji muluk dan tebaran uang dari para kandidat. Mereka bahkan banyak yang melawan balik dengan slogan: Terima uangnya, jangan pilih orangnya!
“Kini, mulai muncul setitik cahaya terang. Sekarang mulai ada peningkatan kesadaran publik. Hal ini terutama terjadi dalam pemilukada di daerah perkotaan. Sekarang publik mulai rasional serta pemilih semakin independen. Mereka tidak gampang terima begitu saja janjijanji muluk. Mereka tidak percaya lagi ketika ada banyak calon kepala daerah yang banyak omong berantas korupsi. Mereka mulai cari rekam jejak para calon itu. Ini jelas menggembirakan,’’ kata Ray.
Melihat kenyataan tersebut, Ray pun mengakui bahwa masih ada optimisme bahwa keadaan buruk yang terjadi sekarang akan bisa berubah. Meskipun ini jelas dibutuhkan waktu dan pengorbanan yang cukup. “Saya merasa penyelenggara an pemilukada sampai 2013 belum ada perbaikan signifikan. Tapi, ada seleret titik terang. Saat ini masih akan masuk dalam lingkaran setan dari munculnya pemimpin yang oportunis, beralih kepada pemimpin pragmatis, dan kemudian ke manipulatif. Saya memang ber harap lingkaran setan ini segera bisa terputus sehingga suasana akan banyak berubah.’’
Diakuinya, tingkat kesadaran pemilih itu akan semakin banyak berubah pada saat kondisi ekonomi negara dan pendidikan publik semakin membaik. Tanpa modal kondisi ini, kualitas pemilukada akan terus memburuk. Tapi, separah apa pun pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui pencoblosan langsung, tetap saja akan lebih baik daripada pemilukada diserahkan kembali kepada DPRD. Sebab, mengawasi uang yang dibagikan kepada masyarakat itu jauh lebih mudah daripada mengawasi uang yang diberikan kepada elite politik yang menjadi wakil rakyat.
“Istilahnya, rimba raya pemilihan di DPRD itu lebih lebat dari pada rimba raya yang ada di rakyat. Kalau uang dibagikan kepada rakyat, mudah sekali dilacak karena akan dikucurkan kepada banyak orang. Tapi, kalau diberikan hanya kepada anggota DPRD, pelacakannya akan sangat rumit karena jatuh pada perseorangan. Jadi, mau tidak mau kita lebih memilih pemilukada langsung daripada diwakilkan. Meski, risikonya memang harus lebih bersabar,’’ tandas Ray Rangkuti.
(-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar