LIR RESPATI BUMIDAYA

dicatat sebagai babak paling penting dalam pembentukan nasionalisme Indonesia, tapi sekaligus fase menentukan bagi pencarian identitas politik Aceh.

Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dan Pemerintah RI yang ditandatangani di Helsinki tahun 2005 adalah titik balik penataan masa depan dan kebangkitan peradaban Aceh. Semua pihak menyadari bahwa kesepakatan damai yang kini telah dinikmati masyarakat Aceh didapat melalui proses yang panjang dan dengan harga yang sangat mahal, tidak terkira kerugian akibat perang yang telah memberi dampak demikian besar bagi masyarakat dan negara. Tidak ada pihak manapun menginginkan penderitaan dan kerugian peradaban itu terulang lagi. Kesadaran tersebut telah tercermin dalam butir-butir kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM, dimana tercantum dengan jelas beberapa poin yang memberi perhatian khusus terhadap bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di masa lalu agar perdamaian benar-benar menjadi milik bersama. Butir-butir kesepakatan tersebut telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 29 UUPA menggarisbawahi bahwa untuk menindaklanjuti penyelesaian sengketa di masa lalu dan memenuhi hak-hak korban maka pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi menjadi agenda wajib pemerintah setelah